Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Labuha.

Sebagian besar wilayah Halmahera Selatan merupakan perairan, dengan luas sebesar 31.484,40 km2 atau mencapai 78 persen dari total luas Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 40.263,72 km2 dan berpenduduk sebanyak 228.771 jiwa (2019).

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara atau saat ini menjadi Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Selatan pada awal pembentukannya memiliki 9 kecamatan namun kini menjadi 30 kecamatan.

Provinsi : Maluku Utara

Dasar Hukum : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003

Ibu Kota : Labuha

Pemerintahan

- Bupati : H. Usman Sidik

- Wakil Bupati : Hasan Ali Bassam Kasuba

Kode Area : 927

Pembagian Administratif

- Kecamatan : 30 - Desa : 249

Situs Website : http://www.halmaheraselatankab.go.id

Sejarah Pembentukan sejarah Kerajaan Moloku dimulai pada tahun 1252 dengan Baab Mansur Malamo sebagai penguasa I.

Berdasarkan Zeif Beztur Regeling Tahun 1930, Maluku Utara dibagi dalam 3 (tiga) Swapraja, yaitu:

1. Kesultanan Ternate

2. Kesultanan Tidore

3. Kesultanan Bacan

Tiap Kesultanan dibagi menjadi distrik membawahi onder distrik yang dikepalai oleh Holf yang diangkat dan diberhentikan oleh Sultan yang bersangkutan. Pada tahun 1957 lahirlah Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan setempat atau disebut KPS.

Pada masa Inpassing pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie menjadi camat pertama di kecamatan Bacan yang sekarang setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara, di mana Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yang dipimpin oleh Bupati yang aktivitas pemerintahannya mulai berjalan pada tanggal 9 Juni 2003.